STUDI KUALITATIF KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA: Program, Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Akses Layanan Bagi Remaja

STUDI KUALITATIF KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI INDONESIA

Program, Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Akses Layanan Bagi Remaja Belum Menikah

LAPORAN PENELITIAN

Juni 2017

Disiapkan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran UGM:

Siswanto Agus Wilopo

Issac Tri Oktaviatie Ratnaningsih

Anggriyani Wahyu Pinandari

Agung Nugroho

Asal Wahyuni Erlin Mulyadi

Karina Puspitasari

Bekerjasama dengan Johns Hopkins Center for Communication Programs

 

RINGKASAN EKSEKUTIF
Perilaku seksual yang berisiko, merokok, penyalahgunaan obat dan kekerasan fisik berhubungan dengan kehamilan pada remaja. Kehamilan dan persalinan pada remaja akan berakibat pada meningkatnya masalah kesehatan dan memburuknya indikator kesehatan seksual remaja seperti aborsi yang tidak aman serta meningkatkan kematian remaja usia 15-19 tahun. Penggunaan kontrasepsi disetujui secara global pada perempuan usia 15-49 tahun, namun terbatasnya akses, pilihan metode kontrasepsi, serta monitoring dan evaluasi program KIE, memengaruhi fenomena kehamilan tidak diinginkan (KTD) yang akan mungkin meningkatkan permintaan aborsi tidak aman bahkan pada kelompok umur yang lebih muda. Jumlah remaja Indonesia hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 64 juta jiwa (27,6%) yang berarti satu dari empat penduduk Indonesia adalah remaja, maka risiko kesehatan pada penduduk kelompok umur ini akan sangat memengaruhi kesehatan populasi di masa depan. Angka keterpaparan remaja usia 15-24 tahun terhadap informasi penundaan perkawinan dan pencegahan kehamilan di media massa menurun, padahal hasil SKRRI tahun 2012 menunjukkan peningkatan persentase remaja yang telah melakukan hubungan seksual pranikah. Di tahun 2015, ASFR usia 15-19 tahun di Indonesia masih 48, padahal pemerintah menargetkan penurunan ASFR hingga 38 pada 2019 (PMA2020). Perlu upaya lebih serius, terfokus dan intensif untuk mencapai target ini.

Saat ini tidak banyak studi berskala nasional di Indonesia yang memberikan gambaran status kesehatan remaja khususnya yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seksualitas dan kehamilan dari sudut pandang remaja itu sendiri, orang tua dan pemangku kepentingan. Padahal populasi muda Indonesia tersebar di seluruh nusantara dengan tingkat ekonomi dan sosio kultural yang beraneka ragam. Untuk mengisi kesenjangan informasi tersebut, studi kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam kepada lebih dari 200 pemangku kepentingan/stakeholder, wawancara dengan teknik vignette (cerita kasus) kepada 144 remaja laki-laki dan perempuan usia 10-14 tahun dan wawancara mendalam kepada orang tuanya sejumlah 144 pasang, serta FGD pada 288 remaja laki-laki dan perempuan usia 15-19 tahun.

Kebutuhan akan informasi kesehatan reproduksi yang berkualitas, mudah diakses dan bebas prasangka serta stigma disampaikan oleh sebagian besar remaja. Pada kelompok remaja usia 10-14 tahun ditemukan kesenjangan antara harapan sumber informasi yang diinginkan remaja dan sumber informasi yang orang tua mereka fikirkan. Ketika remaja 10-14 tahun ingin menerima informasi dari orang tua, orang tua justru beranggapan anak mereka sudah cukup mendapatkan informasi tersebut dari sekolah dan internet. Stigma dan tabu yang melekat pada isu-isu berkaitan dengan kesehatan reproduksi masih banyak ditemukan di Indonesia. Bagi remaja 15-19 tahun kondisi ini menyebabkan akses informasi lewat internet atau teman sebaya lebih disukai. Hal ini juga yang menyebabkan orang tua dan penyedia layanan tidak mampu melaksanakan fungsinya yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan reproduksi secara maksimal.

Usia menikah yang ideal tidak berbeda menurut pandangan semua remaja yaitu: perempuan berada pada rentang 20-25 tahun, sedangkan laki-laki 25-30 tahun. Perbedaan usia ini sebagian besar dipengaruhi oleh pandangan mengenai peran gender seperti bahwa laki-laki sebagai pemimpin keluarga harus mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, memiliki pekerjaan dan matang secara psikologis. Berkaitan dengan usia hamil bagi perempuan dan laki-laki menjadi ayah, mayoritas remaja menyebut usia 20-30 tahun adalah yang ideal, dan 25 tahun yang paling banyak disebut. Pilihan usia untuk menikah dan memiliki anak kurang lebih berada pada rentang umur yang sama dipengaruhi oleh pandangan budaya di masyarakat bahwa pasangan yang sudah menikah dituntut untuk memiliki anak sesegera mungkin.

Respon terhadap KTD menurut sebagian besar remaja, orang tua dan pemangku kepentingan adalah dinikahkan. Sebagian remaja menyatakan lebih baik melarikan diri/pergi dari rumah atau menggugurkan kandungannya/ kandungan pacarnya dengan cara-cara non-medis sesuai pengetahuan mereka menurut cerita dari teman-teman sebayanya. Respon lain terkait KTD yang ditemukan di wilayah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, NTT dan Papua adalah aturan adat dalam bentuk pembayaran denda oleh laki-laki yang menghamili, meskipun tanpa harus menikahi. Besaran denda ditentukan oleh pihak perempuan berupa uang dan perhiasan yang dianggap berharga bagi suku/ masyarakatnya.

Koordinasi serta kerjasama antar-pemangku kepentingan dan pelaksana program masih menjadi masalah yang perlu dipecahkan baik di sektor pemerintah (antar SKPD) maupun swasta yang melibatkan LSM/Ormas, tokoh masyarakat dan agama agar tidak terjadi tumpang tindih dana, program dan sasarannya. Kebutuhan akan inovasi pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi seperti penggunaan video, animasi, aplikasi online dan lain-lain yang lebih ramah dan menarik bagi remaja juga orang tuanya sangat dirasakan oleh mayoritas informan studi ini. Internalisasi dan advokasi di dalam institusi yang terkait dengan program kesehatan reproduksi masih belum berjalan efektif sehingga memengaruhi pandangan dan kepedulian stakeholder pemerintah dalam memastikan payung hukum serta dalam menjalankan pogram kesehatan reproduksi seksual remaja

Read more…

PERFORMANCE MONITORING & ACCOUNTABILITY 2020: INDONESIA – LAPORAN LENGKAP INDIKATOR: INDONESIA 2015

Performance Monitoring & Accountability 2020: Indonesia

Laporan Lengkap Indikator: Indonesia 2015

LAPORAN LENGKAP PENELITIAN

Juni 2017

Disiapkan oleh Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran UGM:

Siswanto Agus Wilopo

Althaf Setiawan

Anggriyani Wahyu Pinandari

PMA2020

“Performance Monitoring and Accountability 2020” (PMA2020) adalah program baru selama lima tahun ke depan yang melakukan survei teratur, tidak mahal, dan mengembangkan sistem pertukaran informasi/data yang cepat secara nasional dengan menggunakan teknologi gawai (smart phone) untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi terkait keluarga berencana (KB) dan kesehatan baik di tingkat rumah tangga maupun fasilitas. Survei telah dilaksanakan di sepuluh negara di Afrika dan Asia dan bekerjasama dengan universitas serta organisasi penelitian lokal dengan tujuan meningkatkan kapasitas lokal. Survei ini telah dilaksanakan oleh pengumpul data/enumerator perempuan lokal (Resident enumerators/REs) yang mengadakan wawancara minimal di setiap tahun.

Di Indonesia PMA2020 tahun 2015 terselenggara atas kerjasama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Hasanuddin (UNHAS) dengan supervisi dari John Hopkins University (JHU). Survei ini disetujui dan didukung oleh Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS) dalam hal penyusunan kerangka sampel. Dukungan teknis dan keuangan disediakan oleh Bill & Melinda Gates Foundation melalui hibah kepada Bill & Melinda Gates Institute untuk Kependudukan dan Kesehatan Reproduksi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Survei PMA2020 mewawancarai sampel terpilih dari perempuan berusia 15 sampai 49 tahun dan fasilitas kesehatan, apotek, serta outlet ritel yang menawarkan layanan keluarga berencana (titik pelayanan/service delivery point [SDP]). Responden perempuan diberikan pertanyaan tentang latar belakang sosiodemografi, riwayat kelahiran dan preferensi fertilitas, penggunaan metode keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi mereka, serta informasi lainnya yang membantu pembuat kebijakan dan pelaksana program dalam hal peningkatan kesehatan dan keluarga berencana.

Tujuan survey

PMA2020 adalah program survei di banyak negara yang dirancang untuk:

  • Membantu negara‐negara dalam melakukan survei rumah tangga dan fasilitas pelayanan secara nasional untuk secara teratur memantau perubahan akses dan penggunaan layanan KB, serta layanan kesehatan lainnya.
  • Memberikan informasi kepada penyelenggara layanan kesehatan untuk dapat membantu mengambil keputusan dalam rangka meningkatkan program‐program yang menawarkan layanan penting ini.
  • Memperkuat kapasitas negara untuk secara teratur memantau dan mengevaluasi program‐program kesehatan.
  • Mengidentifikasi kesenjangan dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan yang mempengaruhi ketersediaan dan kualitas informasi, layanan, dan produkproduk terkait.
  • Memungkinkan perbandingan atas akses dan kualitas penyuluhan dan layanan yang ditawarkan antara jenis fasilitas yang berbeda

Read more…

 

 

EFFECTIVENESS STUDY ON THE INTEGRATION OF MICRONUTRIENT POWDER (MNP) INTO LOCAL FOOD BASED SCHOOL MEALS IN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS) AND KUPANG DISTRICT OF NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) PROVINCE

EFFECTIVENESS STUDY ON THE INTEGRATION OF MICRONUTRIENT POWDER (MNP) INTO LOCAL FOOD BASED SCHOOL MEALS IN TIMOR TENGAH SELATAN (TTS) AND KUPANG DISTRICT OF NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) PROVINCE

Principle Investigator:

Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc., Sc.D.
Co-PI:
Drs. Abdul Wahab, MPH
Investigators:
dr. Emi Huriyati, M.Kes
dr. Ifta Choiriyyah, MSPH
Dr. Dra. Sunarti, Apt, M.Kes
Agung Nugroho, MPH
dr. Prima Dhewi, M.Biotech.
dr. Citra Indriani, MPH
Althaf Setyawan, S.Si, MPH.
Mustikaningtyas, S.Psi.,Psi., MPH.
dr. Amirah Wahdi

EXECUTIVE SUMMARY
Despite notable economic and social progress in Indonesia, food insecurity, as well as child and maternal under-nutrition remain persistent challenges. In the past three years, the prevalence of stunting has increased from 35.6% to 37.2% nationwide, with much higher levels in the eastern provinces, such as East Nusa Tenggara, West Nusa Tenggara, Maluku, and West Papua. East Nusa Tenggara (Nusa Tenggara Timur, NTT) is one of the provinces that continues to face a combination of acute and chronic food insecurity, especially due to issues of food access and utilization, contributing to the severe under-nutrition among its population, particularly women and young children, as well as. As is expected with such high rates of under nutrition, micronutrient deficiencies are also concerning. NTT province has the highest levels of wasting, stunting and underweight children in Indonesia at 13.3%, 58% and 29% respectively. This level of prevalence is a serious public health concern, according to WHO criteria.

The WFP’s Project Laser Beam in Indonesia (PLBI) included various interventions to address both direct and underlying causes of under-nutrition throughout the life cycle of a child. The aim of the PLBI is to improve the nutrition and food security situation in NTT, Indonesia. Key target groups included school-aged children and their families in rural communities. The WFP in collaboration with the Indonesian Government distributed Micronutrient Powders (MNPs) for primary school children using the Local Food-Based School Meal Programme (LFBSMP).

Despite the wide body of primary research on MNP interventions, there are few syntheses of the existing data for school-aged children. This review shows that MNPs raise serum hemoglobin levels and reduce anemia significantly for children aged under 2 years old, not for school-aged children. In addition, the evidence on growth is also weak. These problems need to be resolved by conducting an effectiveness study before recommending the intervention for implementation at scale.

Therefore, the objectives of this study are:

a. To assess the effectiveness of micronutrients provision through Micronutrient Powders (MNP) in Local Food-Based School Meals (LFBSM) in Timor Tengah Selatan (TTS) District and Kupang District of NTT province;

b. To assess the effectiveness of BCC (Behavior Change Communication) materials in implementation of VITAS social marketing.

c. To collect key programmatic inputs for technical guidance that will support MNP distributions in school feeding projects.

Read More …

PELAYANAN KONTRASEPSI DALAM SISTEM PELAYANAN DI ERA BPJS

Laporan Penelitian Bagian I

Pelayanan Kontrasepsi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di Era BPJS:
Cost-Utilization

Siswanto Agus Wilopo
Althaf Setiawan
Firdaus Hafidz
Pusat Kesehatan Reproduksi
Fakultas Kedokteran UGM

Setahun sebelum penelitian ini dilakukan, saya mendengar pidato salah satu pejabat Negara bahwa pelayanan KB di dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu mendapat perhatian khusus karena kebutuhan untuk membeli kondom saja mencapai 11 trilun. Meskipun barangkali ucapan dalam acara Seminar Nasional tentang Kebijakan Kesehatan di Surabaya tersebut sambil bergurau, saya menanggapinya dengan serius. Pelayanan kontrasepsi sebagai bagian pokok dari program Keluarga Berencana Nasional ternyata tidak menjadi isu penting dalam pelaksanaan JKN di Indonesia. Saya menangkap bahwa masalah KB tidak menjadi isu serius seperti halnya dalam program ‘Obama Care’ di Amerika Serikat.

Oleh karena itu, saya sebagi Ketua Perhimpunan Dokter Kesehatan Komunitas dan Kedokteran Komunitas (PDK3MI) dan Ketua Pusat Kajian Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada memprakarsai untuk melakukan diskusi tertutup dengan para pemangku kepentingan dalam Program KB dan JKN dengan agenda membahas tentang ‘pelayanan kontrasepsi dalam sistim pelayanan kesehatan di era BPJS’. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Prof. Ali Ghufron Mukti, sebagai wakil Menteri Kesehatan, Deputi KB-KR BKKBN dan jajarannya, Perwakilan PT Askes Pusat, PT Jamsostek, Ketua IDI, AFP the Johns Hopkins University, POGI, para Guru Besar UGM dan pengurus pusat PDK3MI. Pertemuan ini sebagian pendanaannya dibantu oleh ‘Project on Advance Family Planning’ dari the Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

Dalam pertemuan tersebut tersirat bahwa program KB tidak memperoleh perhatian sama sekali, karena sebelumnya PT Askes tidak menanggung pelayanan KB, kecuali pelayanan kontrasepsi mantap yang telah disepakati dalam panduan tertulis antara Direktur PT ASKES, Dirjen Yanmedik dan Deputi KB-KR yang kebetulan saya sebagai pejabatnya pada waktu itu. Selama persiapan JKN sebelum pertemuan tersebut, BKKBN secara resmi tidak pernah/jarang sekali diundang dalam proses pembahasan tentang pelaksanaan JKN. Padahal, dalam UU nomer 40 tahun 2004 tentang BPJS ditegaskan bahwa pelayanan KB adalah salah satu benefit dalam asuransi nasional.

Sejak pertemuan tersebut, Pusat Kesehatan Reproduksi dan pengurus Pusat PDK3MI bersama BKKBN melakukan serangkain pertemuan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam program KB untuk membahas ‘pelayanan kontrasepsi dalam pelayanan kesehatan di era BPJS’. Selain membahas arah kebijakan, kami secara khusus merancang penelitian tentang pembiayaan pelayanan KB dan ‘cost-effectiveness’ dari program KB untuk BPJS Kesehatan dan Pembangunan secara nasional.

Lebih Lanjut …

UJI KLINIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS, KEAMANAN DAN PENERIMAAN KONTRASEPSI YANG MENGANDUNG LYNESTRENOL (NEXTON® DAN EXLUTON®) UNTUK WANITA MENYUSUI DI INDONESIA

UJI KLINIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS, KEAMANAN DAN PENERIMAAN KONTRASEPSI YANG MENGANDUNG LYNESTRENOL (NEXTON® DAN
EXLUTON®) UNTUK WANITA MENYUSUI DI INDONESIA

KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

DENGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
BKKBN

YOGYAKARTA
2017

Latar Belakang

Di Indonesia, pola menyusui secara ekslusif sangat rendah selama beberapa tahun terakhir ini(1). Ditengarai bahwa perubahan pola menyusui berdampak pada lamanya amenorrhea selama laktasi sehingga kembalinya ovulasi pasca melahirkan diduga semakin cepat(2). Di sisi lain, penggunaan kontrasepsi pasca persalinan masih relatif rendah karena kesadaran dan pilihan teknologi kontrasepsi pasca melahirkan belum disosialisasikan dengan baik. Setiap tahun lebih dari 4 juta wanita melahirkan anak(3), akan tetapi hanya sekitar 14 persen dari mereka menggunakan kontrasepsi dalam kurun waktu 6 bulan pasca melahirkan(1, 4). Padahal, mereka yang memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif tidak lebih dari 40 persen sehingga laktasi amenorrhea tidak dapat lagi diandalkan sebagai cara kontrasepsi alamiah yang aman(5). Dengan kata lain, banyak diantara mereka yang masih menyusui akan mengalami ovulasi tanpa ada perlindungan dari kontrasepsi modern.

Hambatan penggunaan kontrasepsi terutama adalah kurang tersedianya berbagai jenis pilihan kontrasepsi pada waktu menyusui, terutama dalam bentuk sediaan pil(4). Hal ini karena selama menyusui, beberapa wanita di Indonesia memilih kontrasepsi pil hormonal untuk mengatur kehamilan berikutnya. Sementara itu, pilihan pil hormonal dalam program KB nasional tidak banyak variasinya. Masalahnya ialah karena keterbatasan pada penyediaan dan pendanaan terhadap kebutuhan kontrasepsi pil untuk wanita yang sedang menyusui, sehingga pil KB untuk wanita menyusui tidak disediakan dalam program KB nasional paska krisis ekonomi.

Lebih Lanjut …

Analisis Indikator Kesehatan Strategis RPJMD Kabupaten Tulungagung

Oleh Pusat Kesehatan Reproduksi – Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung dan Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Disusun oleh:
Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc, Sc.D.
Anggriyani Wahyu Pinandari, SKM., MPH
Althaf Setiawan, SSi., MPH
Agung Nugroho, MPH
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pencapaian sasaran pembangunan yang optimal membutuhkan sinergi antar pemangku kepentingan pembangunan baik ditingkat pusat ataupun sinergi pusat dan daerah. Pemerintah daerah berperan penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional yang tertuang di RPJMN 2015-2019 ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) agar
pembangunan merata di seluruh wilayah NKRI. Untuk kepentingan ini, pengelolaan kebijakan dan rencana pembangunan daerah seharusnnya menerapkan prinsip berwawasan global dan berkearifan lokal. Salah satu isu global yang digaungkan saat ini adalah sustainable development goals (SDGs) yang mencakup 17 indikator kesepakatan global yang harus dicapai pada 2030.
Ada 4 indikator dan 21 target dalam SDGs yang berhubungan dengan kesehatan. Target ini bersama dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang kemudian dijadikan sebagai masukan bagi perumusan indikator kesehatan di
RPJMD Kabupaten Temanggung periode berikutnya.
Beberapa rekomendasi indikator terkait kesehatan yang diusulkan masuk dalam RPJMD Kabupaten Temanggungg periode berikutnya yaitu pertama terkait AKB dan AKBa adalah persen bayi dengan BBLR, dan persentase bayi usia <6 bulan dengan ASI eksklusif, prevalensi stunting baduta. Kedua aspek preventif AKI seperti estimasi kebutuhan gizi remaja perempuan, estimasi kebutuhan gizi wanita hamil dan menyusui, serta prevalensi anemia ibu hamil.
Ketiga penyakit tidak menular seperti hipertensi, stroke dan penyakit menular kusta. Keempat bidang KB seperti CPR, MKJP, tingkat putus pakai, KTD pada WUS dan ASFR usia 15-19 dan pengetahuan PUS minimal 4 metode kontrasepsi.
Kelima perkawinan usia dini yang meliputi persentase perkawinan perempuan <20th, median usia kawin pertama dan pendidikan kesehatan reproduksi. Keenam, jaminan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan dan ketujuh,
aspek preventif dan kesiapsiagaan masyarakat pada bencana.
Read More …

SURVEILLANCE TO ESTIMATE DISEASE BURDEN, COST OF CHILD CARE UTILIZATION, COST-BENEFIT AND COST-EFFECTIVENESS EVALUATIONS OF IMMUNIZATION PROGRAMS FOR ROTAVIRUS DIARRHEA IN INDONESIA: EXPANDED SURVEILLANCE

By Siswanto Agus Wilopo, Paul Kilgore, Soewarta Kosen, Yati Soenarto, Muchamad Syururi, Aminah, Cahyono, Maria Ulfa and Abu Tholib
Rotavirus (RV) is one of the most common causes of acute dehydrating diarrhea in young children in developed and developing countries1 2. In 2006, RV was estimated to cause 610,000 deaths annually in children younger than 5 years of age. For this age group, RV is also responsible for 2.4 million hospitalizations, 24 million clinic visits, and 114 million episodes of gastroenteritis requiring home care3. By age 5, nearly every child will have an episode of RV gastroenteritis, 1 in 5 will visit a clinic for treatment, 1 in 65 will be hospitalized, and about 1 in 293 will die. RV mortality occurs primarily in the poorest countries where 82 percent of RV deaths occur.
In Indonesia, diarrheal diseases continue to be a significant of public health problem for three reasons. First, the prevalence of diarrhea morbidity did not change significantly in recent decades. Second, it continues to be a third-order cause of death among children <5 years old , and third, RV diarrhea is a significant cause of pediatric hospitalizations 7-12. This hospitalization causes an economic burden, which results a significant impact to the poor families in Indonesia. However, precise estimates of RV-related morbidity are difficult to obtain from routine hospital data because stool samples from children with diarrhea are not routinely tested. Only limited data are available for laboratory-confirmed cases of RV associated
gastroenteritis. It is because a specific diagnosis of RV infection is rarely done at a
hospital on cost grounds and because diagnosis does not alter treatment or outcome. No national reporting system is established, underlining the need for RV surveillance in Indonesia.
Read More …

Laporan Kajian AKB Sulawesi Tengah

KAJIAN ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN DONGGALA, SULAWESI TENGAH
Kajian Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kegiatan survei yang didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bekerjasama dengan Pusat Studi Kesehatan Reproduksi (KESPRO) Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Latar belakang dilakukannya kegiatan ini didasarkan atas tingginya AKB di Sulawesi Tengah. Bahkan menurut laporan SDKI 2007, Provinsi Sulawesi Tengah menampati urutan ketiga tertinggi dibanding dengan Provinsi lain di Indonesia. Dengan selesainya kegiatan kajian AKB ini sudah dapat menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan faktor-faktor yang menyebabkan masih tingginya angka kematian bayi di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini dilaksanakan pada periode bulan Agustus – Oktober 2009, yang dilanjutkan dengan analisis data dan penyusunan laporan. Karena kegiatan ini dimulai bersamaan dengan datangnya bulan suci Ramadhan, maka sempat mengalami masa jeda yaitu seminggu pada awal Ramadhan, seminggu akhir Ramadhan dan seminggu awal bulan Syawwal. Megingat kondisi wilayah cukup sulit, maka dalam proses pengumpulan data di lapangan banyak mengalami kendala
terutama yang berhubungan dengan masalah transportasi dan akomodasi. Namun semuanya telah diatasi dengan baik oleh tim lapangan atas dukungan dari para staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.\
Read More …

Laporan Baseline Survey Jawa Barat

At least 10,000 women die of childbirth related causes every year in Indonesia. The most recent estimate of MMR is 228 maternal deaths per 100.000 live births. In the five years prior to the 2007 Indonesian Demographic Health Survey (IDHS) reported 46% of mothers delivered in a facility and 73% of deliveries were attended by health personnel (doctor, nurse, or midwife). Approximately 7% of women underwent caesarean section between 2003 and 2007. Inequities of access in the utilization of facilities for birth delivery are noted between the poorest and the wealthiest (World Bank, 2011).
Maternal health initiatives have been a policy priority in Indonesia as is evident from strategic documents of MoH and Bappenas since the 1980s (World Bank, 2011). A main focus of these policies is the placement of midwives in each village with the objective to provide antenatal care and child birth delivery assistance. Reviews of the village midwife programme show mixed results: the proportion of births assisted by skilled attendants has increased significantly but maternal death has not declined significantly. Explanations for the weak performance on maternal death
reduction are multiple and include poor communication and referral chain, weak capacity of midwives in emergency situations, continued high level of utilization of traditional birth attendants for deliveries among others. One conclusion regarding the performance of the village midwife programme is that placing midwives in villages is successful in improving skilled attendance but insufficient to reduce maternal mortality (World Bank, 2011).
Read More …