Seminar: Kompetensi Inti untuk Kedokteran Bencana dan Kesehatan Masyarakat – Proposal untuk revisi Standard Kompetensi Dokter Indonesia

Kompetensi Inti untuk Kedokteran Bencana dan Kesehatan Masyarakat: Proposal untuk revisi Standard Kompetensi Dokter Indonesia

oleh: Siswanto Agus Wilopo
Profesor di Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi, FakultasKedokteran,Universitas GadjahMada
dan
Adjunct Professor University College Dublin, Irlandia-
Koordinator Asian Network in Humanitarian Action (NOHA)
Universitas Gadjah Mada

Pertemuan Ilmiah di Aceh tgl 22-09-2017

LatarBelakang

  • Indonesia salah satu negara yang sering kali mengalami bencana sehingga disebut “Supermaketof Disaster”
  • Upaya penanggulangan bencana memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM) dari berbagai sektor profesional, termasuk dokter.
  • Bencana alam dan bencana karena ulah manusia, termasuk serangan terorisme, dapat terjadi dan memerlukan tenaga dokter
  • Tidak menutup kemungkinan bahwa dokter akan diminta untuk memimpin upaya pertolongan pertama di daerah mereka bekerja sampai dengan bantuan lainnya berdatangan.
  • Sebagian besar dokter belum pernah mendapatkan pelatihan secara formal dalam bidang ini.
  • Tanpa pengalaman dan pelatihan, tidak mungkin seorang dokter dapat melaksanakan tugas ini dengan baik.

Lebih Lanjut, buka di sini!

Kompetensi Inti untuk Kedokteran Bencana dan Kesehatan Masyarakat: Proposal untuk revisi Standard Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2017

Oleh : Siswanto Agus Wilopo
Profesor di Departemen Biostatistik, Epidemiologi, dan Kesehatan Populasi,

Ketua Pusat Kajian Kesehatan Reproduksi, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
dan
Adjunct Professor University College Dublin, Irlandia – Koordinator Asian Network in Humanitarian Action (NOHA)
Universitas Gadjah Mada

Makalah ini disampaikan dalam Pekan Ilmiah Tahunan & Rakernas 2017- PDK3MI di Banda Aceh tanggal 22 September 2017
Upaya penanggulangan bencana memerlukan banyak sumber daya manusia (SDM) dari berbagai sektor profesional, termasuk dokter. Bencana alam dan bencana karena ulah manusia, termasuk serangan terorisme, dapat terjadi dan memerlukan tenaga dokter, meskipun sebagian besar dokter belum pernah mendapatkan pelatihan secara formal dalam bidang ini. Tidak menutup kemungkinan bahwa dokter akan diminta untuk memimpin upaya pertolongan pertama di daerah mereka bekerja sampai dengan bantuan lainnya berdatangan. Tanpa pengalaman dan pelatihan, tidak mungkin seorang dokter dapat melaksanakan tugas ini dengan baik. Kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana secara efektif memerlukan tindakan terpadu dan terencana serta didukung SDM berpengalaman yang dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya pada situasi kritis dan darurat. Terlepas dari latar belakang profesi mereka, pendidikan bagi SDM yang bertugas pada situasi bencana harus didasari pengalaman untuk menangani situasi dalam krisis, kesesuaian dengan profesi yang dimiliki, dan kompetensi lintas bidang keilmuan. Meskipun demikian, dokter yang berhadapan dengan situasi krisis akibat bencana sering kali kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk bekerja secara efektif pada kondisi bencana yang penuh tekanan. Daftar kompetensi berikut telah disarikan dari berbagai kurikulum kedokteran tentang bencana dan kesehatan masyarakat dari berbagai negara. Kompetensi-kompetensi berikut perlu didukung oleh perhimpunan dokter kesehatan masyarakat dan direkomendasikan untuk revisi Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2017. Hasilnya dapat menjadi langkah awal untuk memberikan gambaran jenjang kompetensi yang diharapkan dari seorang profesional kesehatan dalam bidang kedokteran tentang bencana dan kesehatan masyarakat.
Lebih Lanjut, buka di sini!

Arah Kebijakan Dan Program Di Bidang Kependudukan, Ketenagakerjaan Dan Sumber Daya Manusia Menghadapi Globalisasi Khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN

Oleh: MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Karakteristik Masyarakat Ekonomi ASEAN:
1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan kesatuan basis produksi;
2. Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi;
3. Pertumbuhan ekonomi yang merata;
4. Integrasi ke perekonomian global.
• Topik bahasan seminar hari ini: Kependudukan, Ketenagakerjaan, dan SDM Indonesia menghadapi globalisasi, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
‐ Penting untuk membahas secara lebih mendalam dampak dan kesiapan Indonesia
khususnya dibidang kependudukan, tenaga kerja dan sumber daya manusia dalam
pelaksanaan MEA yang sudah ada di depan mata.
‐ Banyak kekhawatiran tentang ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi MEA.
Kawasan ASEAN akan menjadi pasar terbuka dan kesatuan yang berbasis produksi
serta mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil akan
bergerak bebas. Sementara itu daya saing bangsa yang dinilai tidak cukup terutama
karena SDM yang tidak cukup kompetitif dibanding negara‐negara lain di ASEAN.
‐ Isu tentang kependudukan belum cukup banyak dibahas sebagai bagian penting
dalam persiapan menghapi MEA termasuk menjamin kesinambungan daya saing
Indonesia.
Read More …

Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia Tahun 2013

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang ‘Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga’ mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
Undang-undang no. 52 tahun 2009 memberi tanggungjawab pengendalian penduduk di Indonesia kepada BKKBN, yang dirubah namanya menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pada tahun 2012, BKKBN menetapkan visi “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”. Visi tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Kondisi penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan angka fertilitas total (TFR) sebesar 2,1 anak per wanita atau angka reproduksi neto (NRR) sebesar 1. Misi dari BKKBN adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Visi dan misi tersebut akan diwujudkan melalui pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya. Upaya ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam UU No. 52 Tahun 2009 diatur pula kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.
Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan. Perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan merupakan strategi yang penting dalam rangka meningkatkan relevansi, efektivitas serta efisiensi kebijakan dan program pembangunan di Indonesia.
Penggunaan data yang akurat dalam proses perencanaan telah diatur dalam peraturan perundangan. Pada Pasal 31 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”. Ketentuan tersebut ditekankan kembali pada Pasal 152 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan “Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara rinci, pada Pasal 49 UU No. 52/2009 diatur bahwa: 1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga”; 2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga; dan 3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.
Read More …

Good Governance in Health System: International Dimension

By Siswanto Agus Wilopo
Department of Public Health, Faculty of Medicine, Gadjah Mada University

Abstract
Health is a basic human right, and must be available and accessible to all peoples in an affordable framework. Promoting good governance and fairness in the health sector through meaningful and consistent emphasis on prompt delivery, equitable and professional services, transparency and accountability must become a cardinal principle of the health sector reform. The question is: what is internationally adopted paradigm of good governance in health system and development? How should we conduct health sector reform, especially in health system to be consistent with the international dimension of good governance? This paper examines at factual evidence to describe the main challenges facing health system in developing countries, especially in Indonesia.
In this article we also present the main issue and critical factors that facilitate to health sector reform following the process of good governance, especially based on the international dimension. The governance refers to the exercise of economic, political and administrative authority to manage a countries affairs at all levels. It comprises mechanisms, processes, and institutions, through which citizens and groups articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligations and mediate their differences. Health system is all the activities whose primary purpose is to promote, restore or maintain health. We address the context and framework under which health systems function under good governance at the national and local levels. We argued that first and foremost is better accountability of government services. Second, an incentive that raises performance is an importance element of the health system reform. Third, where public health services are free or subsidized, especially for the poor, the abuses related to lack of drugs, staff absences and informal payments undermine these objectives as well as the credibility and effectiveness of public services more generally.
Read More …

Paradigma Baru Kependudukan dan Pembangunan Global Pasca ICPD

Hasil kesepakatan Konferensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo (International Conference on Population and Development disingkat ICPD) pada tahun 1994 telah mencapai usia 20 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 22 September 2014 yang lalu. Kesepakatan di Kairo tersebut merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan manusia karena program aksinya telah disepakati oleh 179 pemimpin Negara-negara di dunia. Walapupunkesepakatan tidak mengikat secara hukum internasional, faktanya dari waktu ke waktu sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merasakan betapa pentingnya kesepakatan tersebut dalam pembangunan nasionalnya.
Sebagian besar kebijakan ICPD masih sangat relevan untuk masa beberapa tahun kedepan, namumPBBtelah menyederanakan kesepakatan tersebut dari 16 Bab dan 44 dimensi didalam ICPD kedalam satubentuk: “Kerangka Konsep (framework) Paradigma Baru tentang Kependudukan dan Pembangunan setelah 2014”. Kerangka konsep baru tersebut perlu dicermati agar kebijakan kependudukan dan pembangunan di Indonesia mulai terarah sejalan dengan agenda kependudukan dan pembangunan secara global.
Selama Indonesia tidak lagi memiliki kementerian kependudukan, masalah-masalah kependudukan dan pembangunan jarang dibicarakan. Indonesia juga tidak lagi berperan aktif dalam kancah kependudukan dan pembangunan di tingkat global. Tulisan ini akan mengingatkan kembali kesepakatan ICPD 1994 yang disajikan menjadi:“Kerangka Konsep Kependudukan dan Pembangunan Pasca 2014”. Kesepakatan baru ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan kependudukan dan pembangunan di Indonesia kedepan yang menjadi tugas kementerian kependudukan pada kabinet mendatang.
Read More …

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Era globalisasi dewasa ini mengharuskan setiap bangsa melakukan penyesuaian dengan menyeluruh. Era yang ditandai dengan makin maraknya investasi pada manusia dan penghargaan yang tinggi terhadap manusia itu menuntut pula kebebasan pada setiap individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pilihannya.
Masyarakat Indonesia yang biasanya diatur secara sentralistik dan berorientasi pada kelembagaan tingkat pusat mengalarni perubahan yang drastis. Kita sekarang berada pada posisi yang mengarah kepada masyarakat yang menganut desentralisasi yang marak, demokratis, pembangunannya bersifat people centered dan transformatik, sehingga kesatuan yang dianutnya lebih bersifat conditional humanistic. Untuk itu di sernua lini diperlukan sumber daya manusia yang bermutu, bermoral serta sekaligus mempunyai sifat dan kedalaman religius yang tinggi.
Dalam konteks seperti itulah BKKBN yang selama ini bergerak dalam jaringan yang luas dalam lingkungan pemerintah daerah dapat memainkan peranan yang sangat menentukan. Begitu juga Yayasan Damandiri yang selama ini bekerja sama dengan BKKBN, dapat pula bersama menjalin kerjasama dengan menempatkan diri sebagai suatu lembaga nirlaba yang mengikuti arus globalisasi dari sudut yang positip dan berusaha membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan rakyat banyak, khususnya masyarakat dan keluarga kurang mampu, melakukan penyesuaian dalam mengembangkan kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera.
Read More …