Center for Reproductive Health

Menu

BKKBN

UJI KLINIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS, KEAMANAN DAN PENERIMAAN KONTRASEPSI YANG MENGANDUNG LYNESTRENOL (NEXTON® DAN EXLUTON®) UNTUK WANITA MENYUSUI DI INDONESIA

Uncategorized / /

UJI KLINIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS, KEAMANAN DAN PENERIMAAN KONTRASEPSI YANG MENGANDUNG LYNESTRENOL (NEXTON® DAN
EXLUTON®) UNTUK WANITA MENYUSUI DI INDONESIA

KERJASAMA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA

DENGAN

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
BKKBN

YOGYAKARTA
2017

Latar Belakang

Di Indonesia, pola menyusui secara ekslusif sangat rendah selama beberapa tahun terakhir ini(1). Ditengarai bahwa perubahan pola menyusui berdampak pada lamanya amenorrhea selama laktasi sehingga kembalinya ovulasi pasca melahirkan diduga semakin cepat(2). Di sisi lain, penggunaan kontrasepsi pasca persalinan masih relatif rendah karena kesadaran dan pilihan teknologi kontrasepsi pasca melahirkan belum disosialisasikan dengan baik. Setiap tahun lebih dari 4 juta wanita melahirkan anak(3), akan tetapi hanya sekitar 14 persen dari mereka menggunakan kontrasepsi dalam kurun waktu 6 bulan pasca melahirkan(1, 4). Padahal, mereka yang memberikan air susu ibu (ASI) secara eksklusif tidak lebih dari 40 persen sehingga laktasi amenorrhea tidak dapat lagi diandalkan sebagai cara kontrasepsi alamiah yang aman(5). Dengan kata lain, banyak diantara mereka yang masih menyusui akan mengalami ovulasi tanpa ada perlindungan dari kontrasepsi modern.

Hambatan penggunaan kontrasepsi terutama adalah kurang tersedianya berbagai jenis pilihan kontrasepsi pada waktu menyusui, terutama dalam bentuk sediaan pil(4). Hal ini karena selama menyusui, beberapa wanita di Indonesia memilih kontrasepsi pil hormonal untuk mengatur kehamilan berikutnya. Sementara itu, pilihan pil hormonal dalam program KB nasional tidak banyak variasinya. Masalahnya ialah karena keterbatasan pada penyediaan dan pendanaan terhadap kebutuhan kontrasepsi pil untuk wanita yang sedang menyusui, sehingga pil KB untuk wanita menyusui tidak disediakan dalam program KB nasional paska krisis ekonomi.

Lebih Lanjut …

UJI KLINIS PERBANDINGAN EFEKTIFITAS, KEAMANAN DAN PENERIMAAN KONTRASEPSI YANG MENGANDUNG LYNESTRENOL (NEXTON® DAN EXLUTON®) UNTUK WANITA MENYUSUI DI INDONESIA Read More »

Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan

Uncategorized / /

PERTEMUAN ILMIAH NASIONAL

Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan

Rabu – Jum’at, 26 – 28 November 2014
Universitas Padjajaran Bandung

Kerjasama Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Universitas Padjajaran (UNPAD), Pusat Kesehatan Reproduksi Fakultas Kedokteran UGM (PS-Kespro), dan United Nations Population Fund (UNFPA)

Latar Belakang

Sejak kesepakatan Kairo 1994 sampai hari ini telah banyak perubahan
lingkungan strategis di tingkat global dan nasional yang memerlukan adaptasi dan pembaharuan kebijakan kependudukan dan pembangunan. Perubahan strategis tersebut antara lain: –jumlah penduduk dunia yang telah menembus angka 7 milliar di akhir tahun 2011; –angka fertilitas telah menurun; –penduduk usia lanjut dan remaja meningkat; –mobilitas internal dan internasional meningkat; –komunikasi melalui elektronik media semakin meluas; –terjadinya revolusi seksual dan pola perkawinan telah merubah struktur keluarga; dan –pencemaran lingkungan serta polusi udara yang semakin meningkat. Semua perubahan tersebut secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan penduduk yang semakin komplek dan menentukan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pembangunan nasional tergantung dari pengaturan hubungan timbal-balik antara faktor-faktor dinamika kependudukan (tingkat, pola, dan perubahan struktur) dengan penggunaan sumber daya alam, penataan lingkungan hidup, dan perkembangan sosial dan ekonomi. Masalah kemiskinan, ketidak merataan pembangunan antar daerah, ketidak adilan dan ketidak setaraan gender berpengaruh kuat terhadap perkembangan parameter demografi, yaitu tentang perubahan jumlah, struktur dan komposisi penduduk. Disamping itu, persoalan ketidak seimbangan antara pola konsumsi dan produksi makanan berkontribusi terhadap pemakaian sumber
daya alam yang cenderung menimbulkan pengrusakkan lingkungan dan meningkatnya kemiskinan.

Pendekatan pembangunan harus mempertimbangkan aspek kependudukan dan lingkungan hidup, sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi jangka panjang sebagai dampak kegiatan pembangunan yang sekarang sedang berlangsung. Tantangan pembangunan nasional dan global ialah untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini, tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kesempatan generasi yang akan datang.

Masalah utama yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia ialah masalah ekonomi yang terbelunggu oleh tatanan lingkungan ekonomi dunia yang tidak selalu dapat menjamin terwujudnya pembangunan yang berlelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk menjamin kesejahteraan umat manusia secara adil dan merata antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Lebih Lanjut …

Kependudukan dan Pembangunan Berkelanjutan Read More »

Annotated Bibliography: Selected Researches on Family Planning in Indonesia 2005-2015

Uncategorized / /

Annotated Bibliography
Selected Researches on Family Planning
in Indonesia 2005-2015

International Conference on Family Planning,
Nusa Dua, Bali, 25-28 January 2016

National Population and Family Planning Board (BKKBN) of Indonesia, Center for
Reproductive Health-Faculty of Medicine UGM, UNFPA and USAID

Indonesia is well known for the success story in promoting and implementing family
planning program nationally since 1970s. Prior to the introduction of the family planning programme in the 1970s, the total fertility rate (TFR) is 5.6. Over the subsequent period, the adoption of contraception along with changes in people’s perceptions regarding the ideal number of children and ideal age for marriage caused a dramatic decline in fertility levels. During this period, the TFR declined from 5.6 in 1968 down to 2.6 births per woman in 2012, or a drop of around 50%, while the contraceptive prevalence increased from miniscule to 61.9 percent. As the family planning programme expands various studies, best practices and literatures are developed by various institutions including government institutions, research institutions, academicians, development partners and individual researchers.

The main objective of compilation and development of this annotated bibliography of
family planning is to document the recent studies and best practices in Indonesia during the period of ten years, from 2005 to 2015. The majority of the studies and best practices are those accepted for oral or poster presentations at the International Conference on Family Planning, Nusa Dua, Bali, 25-28 January 2016. All of these studies and best practices are compiled into one cohesive annotated bibliography. It is expected that this document serve as a reference for researchers and programme managers from various sectors within the Government of Indonesia, as well as international community.

This Selected Researches on Family Planning in Indonesia 2005-2015: an Annotated
Bibliography is produced by the National Population and Family Planning Board (BKKBN) of Indonesia in collaboration with National Sub-Committee of Scientific of the International Conference on Family Planning 2016, UNFPA and USAID. The papers contain useful information that will enrich the understanding of the family planning trends and issues in Indonesia. However, I would like to note that the opinions, findings and recommendations contained within the studies are solely the views of each individual researcher/writer, and may not necessarily reflect the views or policies of BKKBN, UNFPA and USAID.

I extend the appreciation and unbounded thanks to UNFPA Indonesia and USAID for
their support. Similarly to the team of writers and all parties for their assistance in
preparing this publication. May this publication motivate our courage and efforts to
develop the better program in the future for Indonesia, as well as colleagues from various countries and development partners to get more useful information.

Head of National Population and Family Planning Board,
Dr. Surya Chandra Surapaty, MPH, Ph.D

Read More…

Annotated Bibliography: Selected Researches on Family Planning in Indonesia 2005-2015 Read More »

Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia Tahun 2013

Uncategorized / /

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang ‘Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga’ mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan adalah
pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
Undang-undang no. 52 tahun 2009 memberi tanggungjawab pengendalian penduduk di Indonesia kepada BKKBN, yang dirubah namanya menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pada tahun 2012, BKKBN menetapkan visi “Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015”. Visi tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Kondisi penduduk tumbuh seimbang ditandai dengan angka fertilitas total (TFR) sebesar 2,1 anak per wanita atau angka reproduksi neto (NRR) sebesar 1. Misi dari BKKBN adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Visi dan misi tersebut akan diwujudkan melalui pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, serta pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya. Upaya ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam UU No. 52 Tahun 2009 diatur pula kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas.
Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan. Perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan merupakan strategi yang penting dalam rangka meningkatkan relevansi, efektivitas serta efisiensi kebijakan dan program pembangunan di Indonesia.
Penggunaan data yang akurat dalam proses perencanaan telah diatur dalam peraturan perundangan. Pada Pasal 31 UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa “Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan”. Ketentuan tersebut ditekankan kembali pada Pasal 152 UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan “Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara rinci, pada Pasal 49 UU No. 52/2009 diatur bahwa: 1) “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga”; 2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sensus, survei, dan pendataan keluarga; dan 3) Data dan informasi kependudukan dan keluarga wajib digunakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan, dan pembangunan.
Read More …

Profil Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia Tahun 2013 Read More »

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Uncategorized / /

Era globalisasi dewasa ini mengharuskan setiap bangsa melakukan penyesuaian dengan menyeluruh. Era yang ditandai dengan makin maraknya investasi pada manusia dan penghargaan yang tinggi terhadap manusia itu menuntut pula kebebasan pada setiap individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan pilihannya.
Masyarakat Indonesia yang biasanya diatur secara sentralistik dan berorientasi pada kelembagaan tingkat pusat mengalarni perubahan yang drastis. Kita sekarang berada pada posisi yang mengarah kepada masyarakat yang menganut desentralisasi yang marak, demokratis, pembangunannya bersifat people centered dan transformatik, sehingga kesatuan yang dianutnya lebih bersifat conditional humanistic. Untuk itu di sernua lini diperlukan sumber daya manusia yang bermutu, bermoral serta sekaligus mempunyai sifat dan kedalaman religius yang tinggi.
Dalam konteks seperti itulah BKKBN yang selama ini bergerak dalam jaringan yang luas dalam lingkungan pemerintah daerah dapat memainkan peranan yang sangat menentukan. Begitu juga Yayasan Damandiri yang selama ini bekerja sama dengan BKKBN, dapat pula bersama menjalin kerjasama dengan menempatkan diri sebagai suatu lembaga nirlaba yang mengikuti arus globalisasi dari sudut yang positip dan berusaha membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan rakyat banyak, khususnya masyarakat dan keluarga kurang mampu, melakukan penyesuaian dalam mengembangkan kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera.
Read More …

PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN Read More »